PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Authors

  • RUDI YULI SUSANTO a:1:{s:2:"id";s:17:"POLRES MUSI RAWAS";} , a:1:{s:2:"id";s:17:"POLRES MUSI RAWAS";}

DOI:

https://doi.org/10.32663/sdpa5751

Abstract

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 menguraikan Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan berperilaku. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian melalui 5 proses yaitu tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap Peradilan Umum, Tahap Peradilan Kode Etik, Dan Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH). Kewenangan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam menegakkan sanksi kode etik juga dianggap penting untuk menjaga disiplin dan profesionalisme anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan penegakan hukum di masyarakat.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-06-30

Issue

Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan

Section

Articles

License

Copyright (c) 2024 RUDI YULI SUSANTO

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-4.0) grants permission to copy, distribute and modify the licensor's work under the following conditions:
 Sharing: Material may be copied and distributed in any form or format, for any purpose, including commercial purposes.
Adaptation: Material can be modified, changed and created derivatives for any purpose, including commercial purposes.
The licensor cannot revoke the above provisions as long as you comply with the terms of this license

How to Cite

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (2024). Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan, 9(2), 68-78. https://doi.org/10.32663/sdpa5751