Masyarakat Demokrasi - Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Jurnal Masyarakat Demokrasi adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Magister Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu. Secara filosofis penamaan jurnal Masyarakat Demokrasi adalah impian segenap bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis dan aktif di dalam proses bernegara, sehingga Masyarakat Demokrasi akan melahirkan Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Masyarakat Demokrasi memuat tulisan dari kalangan akademisi, teknokrat maupun profesional yang konsren terhadap perkembangan Administrasi Publik secara keilmuan maupun praktik kesehariannya. toto slot togel 4d slot gacor rusuntogel coktogel UNSURTOTO slot gacor slot gacor slot gacor https://cultivia.com.mx/ slot deposit 5000 bandar toto bandar togel toto slot toto slot slot gacor slot gacor slot gacor Kuda55 Link slot gacor 4d slot gacor togel slot toto togel slot slot deposit 5000 slot deposit 5000 Rupiahtoto Login situs togel slot depo 5k Resmi777 Last Spin Jadi Keajaiban: Zeus Lempar Multiplier Raksasa, Grafik Langsung Hijau keluaran hk hk bandar togel Slot pg Slot pg Slot pg Slot pg slot demo wangi4d login mahjong https://www.cosyoffices.com/contact/ SBCTOTO slot togel https://foodrecipes.club/about https://bandartoto8.com/ slot88 Slot Thailand login piket88 situs slot toto slot slot777 slot777 toto slot slot demo daftar sbobet coloktoto link slot slot toto togel situs toto agen sbobet slot 5k slot online mahjong ways 2 slot bet 100 olympus slot slot depo 5k Slot 4D slot gacor situs togel situs togel slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot depo 5k mahjong ways 2 slot bet 100 olympus slot slot88 PANDAWA88 spaceman slot mahjong slot gacor BATMANTOTO slot situs slot gacor data macau Slot Online
Program Studi Magister Administrasi Publik
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK STUDI DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2), di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori implementasi kebijakan yang digunakan mengacu pada model Merilee S. Grindle, yang menekankan pada dua aspek: konten kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif regulasi telah tersedia, implementasinya masih belum optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya tingkat kepatuhan, lemahnya pengawasan internal, belum adanya sanksi tegas, serta budaya merokok yang mengakar kuat di lingkungan kerja. Sementara itu, faktor pendukung seperti dasar hukum yang jelas dan kesadaran sebagian pegawai sudah mulai terbentuk. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara desain kebijakan dan kapasitas pelaksanaan di lapangan.
Copyright (c) 2025 Masyarakat Demokrasi - Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas penting dalam pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, khususnya Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) yang mencakup lima strategi: mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui program-program bantuan sosial, pelatihan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat, implementasi Perda tersebut belum optimal. Hambatan utama berasal dari keterbatasan anggaran, koordinasi antar instansi yang belum maksimal, dan minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perumusan strategi yang lebih integratif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah.
IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA
Stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama dan sering kali dipicu oleh infeksi berulang, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan anak. Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, menjadi salah satu wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi, tercatat sebanyak 104 anak mengalami stunting pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kecamatan Putri Hijau dengan menggunakan pendekatan teori network governance oleh Klijn dan Koppenjan, yang meliputi empat indikator utama: aktor saling ketergantungan, manajemen jaringan, ciri kelembagaan, serta interaksi dan kompleksitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari bidan, ahli gizi, perangkat desa, kader posyandu, serta masyarakat yang terdampak stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penanggulangan stunting di Kecamatan Putri Hijau telah melibatkan berbagai aktor lintas sektor seperti puskesmas, pemerintah desa, kader posyandu, dan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi antar aktor, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang dan sanitasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan peran semua pihak serta penguatan koordinasi jaringan untuk mencapai penurunan prevalensi stunting secara signifikan.
PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA (Studi di Desa Taba Jambu Kabupaten Bengkulu Tengah)
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip tata kelola Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 145 Tahun 2023 di Desa Taba Jambu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Prinsip-prinsip tata kelola yang menjadi fokus kajian meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, BPD, tokoh masyarakat, pendamping desa, dan warga penerima manfaat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem partisipasi masyarakat yang inklusif, serta optimalisasi media informasi agar prinsip tata kelola dapat terlaksana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah)
Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam demokrasi Indonesia yang menuntut pengawasan efektif oleh Bawaslu. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja pengawasan Pilkada Serentak 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, menjelaskan perbandingan kinerjanya dengan standar yang ditetapkan, serta menganalisis tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya Pilkada yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas berdasarkan teori Robbins dan Coulter. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Teori Robbins dan Coulter digunakan sebagai pisau analisis yang menekankan pada pengukuran kinerja aktual, perbandingan dengan standar, dan pengambilan tindakan perbaikan jika terdapat masalah atau standar yang kurang tepat.
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN ADMINISTRASI SD NEGERI 12 MERAPI BARAT
This study aims to analyze the role of principal leadership in improving the effectiveness of administrative management at SD Negeri 12 Merapi Barat. The main problems faced include lack of coordination between employees, low work motivation, and limited supporting facilities in school administration. The principal leadership factor has a significant influence in creating a conducive and effective work environment, through the application of a participatory leadership style and providing clear direction. This study recommends improving the competence of principals in managerial and leadership aspects, as well as utilizing information technology to facilitate the administrative process. With these steps, it is hoped that the effectivenessof administrative management at SDNegeri 12 MerapiBarat can increase, thus supporting the achievement of educational goals optimally.
Copyright (c) 2024 Masyarakat Demokrasi - Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
ANALISIS IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN KOTA LAHAT
BPJS Kesehatan is part of the social health insurance system aimed at providing better access to health services to all Indonesian people. Although this program has shown success in achieving wide coverage of participants, its implementation in several areas, including Lahat City, still faces various challenges. This study aims to analyze the implementation of BPJS Kesehatan in Lahat City with a focus on service effectiveness, public understanding, and obstacles faced in its implementation. This study uses a qualitative approach with an in-depth interview method with BPJS participants, medical personnel, and BPJS administration in Lahat City. The results of the study show that although the BPJS Kesehatan program has provided great benefits to the community, there are problems related to public understanding of the program, limited health facilities that collaborate with BPJS, and difficulties in the claim administration process. The community, especially those in rural areas, still do not understand the BPJS registration mechanism and benefits. In addition, many health facilities in Lahat City are not fully adequate in terms of capacity and quality of service. In addition, the complicated administrative process is also an obstacle for many participants. To improve the implementation of BPJS Kesehatan in Lahat City, it is necessary to increase socialization to the community, improve the quality of health facilities, and simplify BPJS administrative procedures.
TANTANGAN DAN PELUANG DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MEMBANGUN DESA SUGI WARAS
This study aims to analyze the challenges, opportunities, and impacts of the implementation of the Village Development Program in Sugi Waras Village. This program is part of the government's initiative to improve the quality of life of rural communities through better social, economic, and infrastructure development. However, its implementation faces significant challenges, such as limited resources, low community participation, and a lack of support and coordination between central, regional and village governments. Nevertheless, there are great opportunities that can be utilized to support the success of this program, including community empowerment by managing natural resources sustainably, as well as the use of information technology that can accelerate communication and transparency between the community and the government The research approach applied in this study is a descriptive qualitative approach. This approach was chosen because it can provide an in-depth description of the challenges and opportunities faced in the implementation of the Village Development Program in Sugi Waras Village, as well as the role of the community and government in achieving more inclusive and sustainable development goals. By using this approach, the research is expected to identify factors that influence the success of the program, in terms of available resources, community participation, and relevant government policy support. The results of this study are expected to provide useful suggestions for improving policies and strategies in the implementation of the Village Development Program in the future.
STRATEGI KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM PROGRAM PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN MEDAN SELAYANG
Stunting is a serious health problem in Indonesia caused by chronic malnutrition, especially in children. The Indonesian government has made various efforts to reduce stunting rates, including by implementing health policies through effective public communication. Based on data from the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia, the stunting prevalence rate in Indonesia shows a decline from 27.67 percent in 2019 to 21.6 percent in 2022. Even though there has been a decline, this figure has still not reached the expected figure. The target set is to reduce the stunting rate by 3.4 percent per year with a target stunting rate of 14% by 2024. This research uses a literature review method which presents theories and findings from various journals and other research materials. The aim of this research is to examine the effectiveness of health policy communication in the stunting reduction program in Medan City, as well as to understand the role of communication in encouraging public awareness and better policy implementation
ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEMPATAN KERJA KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BENGKULU
Based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities which includes fulfilling equal opportunities for Persons with Disabilities in all aspects of state and community administration. From the research that has been carried out, it can be concluded that: The Draft Regional Regulation (RAPERDA) concerning Respect, Protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities was born from community demands and has received support from related institutions. Since Law Number 8 of 2016 was created, disabled people's forums have continued to encourage the government and agencies, both government and private, to provide equal employment opportunity rights for people with disabilities in Bengkulu City. The RAPERDA is an initiative of the Bengkulu City DPRD. It is hoped that the suggestion with the RAPERDA will encourage government and private agencies to provide equal opportunities in the world of work and the institutions involved can carry out their respective roles as fully as possible, including the role of planning, implementation and evaluation. As well as the general public and people with disabilities can also continue to participate directly for the implementation of respect, protection and fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in the City of Bengkulu.
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF DI PUSKESMAS RIMBO KEDUI KABUPATEN SELUMA
The main problem of this research is the formulation of the problem in this research, namely How is the Evaluation of the Implementation of Minimum Service Standards in the Productive Age Health Service Program at the Rimbo Kedui Community Health Center, Seluma Regency? Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the productive age health service program at the Rimbo Kedui Community Health Center aims to reduce the number of chronic diseases in people aged 15-59 years. However, the evaluation shows several obstacles. Human resources (HR) are not of sufficient standard, infrastructure is still lacking, and outreach to the community has not been effective, so community participation is low. Program implementation is often lumped in with other services, reducing its effectiveness. This program requires improvements in human resources, facilities and outreach strategies so that goals can be achieved and provide optimal benefits for the community.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PENGAWAI PADA DINAS SOSIAL KOTA BENGKULU
The Influence of Organizational Culture and Leadership Style on Employee Performance at the Bengkulu City Social Service. This research aims to determine (1) the influence of Organizational Culture on Employee Performance (2) the influence of Organizational Culture on Leadership Style; (3) the influence of Leadership Style on Employee Performance. The population of this study was Bengkulu City Social Service employees, totaling 22 people. Data collection techniques use questionnaires, websites and documents. The data analysis techniques used in the research are Instrument Test and Path Analysis Test. The research results show that there is a significant influence of Organizational Culture on Employee Performance with an R Square of 0.688. There is a positive influence of Organizational Culture on Employee Performance through Leadership Style with an R Square of 0.795. The results of research on Organizational Culture on Employee Performance through Leadership Style show that Leadership Style is a variable that can mediate between Organizational Culture and Employee Performance with a probability value of 0.0009 < 0.05, so Leadership Style can mediate the influence of Organizational Culture on Employee Performance. From the research results we can conclude that: 1) There is a positive and significant influence of good Organizational Culture on improving Leadership Style in the Bengkulu City Social Service; 2) There is a significant influence of good leadership style on improving employee performance at the Bengkulu City Social Service.
FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG APBDES DI DESA KUNGKILAN KECAMATAN PENDOPO BARAT KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
In general, a village is a legal community unit that has certain territorial boundaries and has the authority to regulate and manage the interests of the local community based on local origins and customs recognized by the state, as in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Kungkilan Village, in West Pendopo District, is one of the villages that has a lot of hope, but also has many difficulties that must be addressed immediately in terms of providing the necessary infrastructure, so it is very important to provide adequate infrastructure for the welfare of the community. In the public policy formulation phase, the political realities surrounding the public policy formulation process cannot be separated from the focus of the study. Resources also show optimal results where the aspects of staff, information, authority are categorized as maximum, but the facilities aspect is already maximum because there are still many facilities that are needed or updated. The Village Government needs to conduct training on how to report online without using a manual in Kungkilan Village, West Pendopo District, Empat Lawang Regency. Village officials should encourage more residents to participate in program development and find out what obstacles the community has in not being able to participate in program development in the Village. Kungkilang, West Pendopo District, Empat Lawang Regency.
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA TANJUNG NEGARA KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
This study aims to analyze the performance of employees in the Tanjung Negara Village Office, Kedurang District, South Bengkulu Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative method, data collection is carried out through observation, interview and documentation techniques with the following research results: 1) for the main tasks and functions have referred to or are in accordance with Law Number 06 of 2014 concerning Villages. 2) In the performance of village employees observed by looking at 6 (six) elements, namely from quality, namely the work has been completed well, and the element of timeliness, especially in completing the work. Meanwhile, when viewed from the quantity element, there is no Village Head policy that is withdrawn or canceled on the grounds that it is not in accordance with the needs of the community. Meanwhile, when viewed from the element of timeliness, it appears that the performance agreement made by each Village office employee is related to efforts to achieve work targets that can be completed by Tanjung Negara Village office employees on time, namely one year of work. For the effectiveness of the suitability between the completion time and planning, Mandiri is specifically seen from the enthusiasm in completing tasks and commitment is seen from the enthusiasm of employees in completing work in accordance with their main tasks and functions. In carrying out their work, the employees of the Tanjung Negara Office, South Bengkulu Regency have factors that influence employee performance.
PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK PERSEPSI PEMILIH PADA PEMILU 2024
Social media has become a major platform where political information is widely disseminated and interaction between users is increasing. This research explores how political content, including fake news and public opinion, can influence voter perceptions. This research uses a qualitative approach using descriptive methods. The data collection is in the form of primary data and secondary data. . The results show that social media has great potential to influence voters quickly and on a large scale, thereby significantly influencing election outcomes. Presidential elections are an important political process in implementing democracy in a country. In the increasingly digital era, social media has played a significant role in the political campaign process. This research aims to investigate the role and influence of social media in the upcoming presidential election campaign in 2024. This study uses a descriptive qualitative approach to collect data about the use of social media in the presidential election campaign. The research results show that social media has become an effective means for presidential candidates and campaign teams to convey their political messages to potential voters.
EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus PT.Grab Indonesia Cabang Bengkulu)
The main problem of this research is how to implement the regional regulation (PERDA) of Bengkulu Province Number 2 of 2019 Concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation. The type of research used in this research is a descriptive research type with a qualitative approach. The locations in this study were the Bengkulu Province Transportation Service Office and the Grab Bengkulu Office. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of the Bengkulu provincial regional regulation policy number 2 of 2019 regarding the implementation of road traffic and transportation (Case Study of PT. Grab Indonesia, Bengkulu Branch) can be said to be less than optimal. This is seen in terms of the statements of several informants who said they were disappointed in using Grab online transportation due to the fact that there were still some unscrupulous drivers who did not meet the requirements such as including the driver's telephone number that did not match what was in the application besides that there were also unscrupulous online transportation drivers who operated using the different vehicles listed in the application besides that often the identity of the driver when picking up passengers at the location point of the driver's identity is different.
Implementation of Road Traffic and Transportation
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEDURANG ILIR KABUPATEN BENGKULU SELATAN
The purpose of this study was to determine the application of the healthy Indonesia card program to health services at the Kedurang Ilir Health Center, South Bengkulu Regency. The research method used is a qualitative approach with a descriptive research type. Data collected in the form of interviews and documentation with several informants. Data analysis uses data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification.The results of the implementation of the Kedurang Ilir Health Center in South Bengkulu Regency have not been implemented optimally, this is due to unfulfilled variables such as network connections, but the response from this implementation has been good, the resources are sufficient, the decision making has been determined, the implementation of the program is carried out in detail and well.
EVALUASI PELAKSANAAN KIP KULIAH TAHUN 2022 (Studi Di Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu)
Kartu Indonesia Pintar is a student admissions program with the KIP student pathway class of 2022, there are 335 students enrolled in the kip pathway, admissions often do not take advantage of good scholarships, this research uses qualitative research methods and the informants are those who are able and understand the problems related to research on data reduction analysis techniques for data collection by observation, interviews, documentation based on the problems described, the researchers are interested in researching the evaluation of the implementation of the 2022 college kip at university prof. Dr. Hazairin, SH, the results of the study showed that there were deviations and abuses of power where many students received inappropriate KIP but received KIP assistance by utilizing their Unihaz employee brothers.
EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PERKULIAHAN BLENDED LEARNING DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PROF, DR, HAZAIRIN, SH BENGKULU
Evaluation is necessary for the improvement of an activity that cannot be overlooked, as evaluation is one of the components of the learning system, particularly in education systems in general, or it can also be said to be an unavoidable activity in the learning process, especially in blended learning. The effectiveness of teaching and learning activities, which is a prerequisite, can be obtained from the evaluation of blended learning. The evaluation results of blended learning can be used by universities for self-reflection and to assess the extent to which the learning conditions are created through good blended learning and the desired goals. The research approach used is qualitative research, which involves interpreting phenomena that occur in their natural context and is conducted by employing used CIPP methods. Qualitative research aims to discover and describe narratively the activities undertaken and the impact of these actions on their lives. The research findings in blended learning show that the implementation of the learning process aligns with the university's guidelines, and there is improvement in the learning process. However, this learning approach should still be enhanced to achieve optimal results.
ANALISIS PENDEKATAN MITIGASI BENCANA ALAM DI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BENGKULU
Kota Bengkulu merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana karena lokasi dan kondisi georafisnya termasuk dalam daerah yang rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa dan bencana kebakaran. Kota ini terletak dipesisir barat pulau sumatra yang berhadapan langsung dengan samudra indonesia Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang Analisis Pendekatan Mitigasi bencana alam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.informan adalah sebagian subjek atau orang yang karakteristiknya telah diketahui yang memiliki kompetensi dan pengetahuan. Analisis data dalam penelitian ini ialah kualitatif data yang dikumpulkan dalam penelitian ini data yang berkaitan dengan pendekatan mitigasi bencana alam di Kota Bengkulu Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana.
TELAAH KASUS: DAMPAK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TERHADAP PENATAAN ORGANISASI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BENGKULU
The impact of the enoctment of Low Number 23 of 2014 on Regional Government which related with the administration of assets in the form of inventory of personnel, funding, facilities and infrastructure, and documents (P3D). The purpose of this study is to analyze the organization arrangement at the Office of Environment and Forestry of Bengkulu Province. This type of research is descriptive research. The results of this study are produce the following important points: 1) Organizational structuring is an ongoing process for making changes, in this case can be seen through, juridical aspects, aspects of empirical needs and academic aspects; and 2) Organizational structuring under Law of the Regional Government has broad implications for the authority of each hierarchy of local government, where the redirects of P3D assets becomes a polemic that must be resolved quickly and accurately, then it is necessary for the rules of operationalization the Law no. 23 of 2014, in order to be understood by all parties in response to the issue of authority of each organization.
Copyright (c) 2023 Masyarakat Demokrasi - Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
KONSEP IDEAL DALAM MEWUJUDKAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Indonesia is a rich nation with diversity, so that democracy becomes o real concept to forming the character of the Indonesian nation. At this time, democracy is not only understood as a form or system of government, but becomes the live pattern of nation and state. So that democracy society is interpreted as the order of society in a region that has the noble ideals in realizing prosperity for the whole through the context of democracy as an effective tool and space to realize it.
PERILAKU BEROKRASI DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMTAN KOTA ARGA MAKMUR BENGKULU UTARA
Abstract This study aims to analyze the behavior of bureaucrats in the provision of public services in Arga Makmur City Head Office. The research method used qualitative method with descriptive approach. Research target is bureaucracy that related to public service and society as service applicant. The result of research indicate that based on individual characteristic aspect, public service officer has adequate ability to perform their main duty and function in giving public service to society as service user. This is supported by the training that has been followed and experience of work and supported by the cooperative attitude of the community as a service user. Under these conditions, the service personnel can construct the trust of the service user for their ability in providing services. While based on the characteristic aspects of bureaucracy in public services there is a clarity of hierarchical level of hierarchy of positions followed by the division of tasks, authorities, and responsibilities in each institutions.
PERAN IMPLEMENTATIF BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK
Abstract The process of reducing the rate of population growth must be thorough and sustainable, since population growth always experiences a dynamic process in a region and at a certain time. However, the government in question is the local government, in practice still often clash with the constraints that are dimensional. The condition is caused by something that is technical or non technical that can affect. this condition is closely related in the process of controlling the rate of population growth, both on a national scale and at the regional level. The results suggest that there are influential factors in the rate of population growth, such as early marriage, lack of public awareness in receiving and running the government programs. It is need the action from the Agency of Women's Empowerment and Family Planning of North Bengkulu Regency to solve synergy between local government and central government.
Agency of Women's Empowerment and Family Planning
PENDAMPING DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT: REALITAS PEMBANGUNAN DESA DI ERA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Government aware about the importance of the village as the smallest territorial units that contribute in supporting the Republic of Indonesia. It is the underlying, how the villagers live and grow in this archipelago (nusantara) long before the Unitary Republic of Indonesia stands. The enactment of Law Number 6 of 2014, affirming the political and constitutional commitment that the state protects and empowers villagers to become powerful, advanced, independent, and democratic so as to create a solid foundation in implementing governance and development. Thus, to create the conditions referred village, then the village facilitator and context of public participation was important to observe carefully, in order to realization an independent and prosperous village.