Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
Mimbar Journal is scientific journal dedicated to development of Social Sciences the article is based on the field research finding and published in each six months regularly by then management of Faculty Social and Political Sciences University Prof. Dr. Hazairin, SH. this journal is under licensed of Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) by SK. No. 005.053/JI.32/SK.ISSN/2012 with ISSN Number 2252-5270 (Media Cetak) and SK No. 0005.26206056/JI.3.1/SK.ISSN/2018 With ISSN Number 2620-6056 (online). The Journal accredited by the Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education SK Nomor 30/E/KPT/2019, accreditation ranking category in SINTA 4. This journal is proposing the accreditation process starting from the publication of Vol. 6 No. 4 December 2017- Vol. 8 No. 1 Juni 2019 the journal's editors said that the articles are in the accreditation process that included at an accredited journal articles. Subsequently, in 2025, we are undergoing the reaccreditation process and are currently awaiting the official results. In 2026, we plan to enhance the journal’s governance by accepting only manuscripts written in English and by implementing the latest version of the journal template.
Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH
PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya kinerja pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berdasarkan laporan buku profil Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, yang diduga berkaitan dengan tingkat kompetensi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi memengaruhi kinerja pegawai dalam konteks pelayanan publik. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei terhadap seluruh pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu sebanyak 68 orang sebagai sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berbasis skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana melalui aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pegawai negeri sipil dan tingkat kinerja tergolong “baik”. Temuan signifikan diperoleh dari uji regresi, yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi sebesar 60,8%. Artinya, kompetensi menjelaskan lebih dari separuh variasi dalam kinerja pegawai. Namun demikian, terdapat 39,2% variasi kinerja yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar kompetensi. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa peningkatan kompetensi merupakan strategi penting dalam mendongkrak kinerja pelayanan publik di tingkat daerah.
Kompetensi; Kinerja; Pegawai Negeri Sipil; Dinas Kesehatan; Bengkulu
Copyright (c) 2025 Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN MUSI RAWAS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan DPRD Kabupaten Musi Rawas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama masa jabatan 2019–2024. Pengawasan DPRD merupakan bagian penting dari fungsi legislasi daerah dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap tujuh informan utama, yaitu ketua DPRD, wakil ketua, ketua Badan Anggaran, serta kepala Bappeda dan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBD melalui penilaian langsung di lapangan dan evaluasi dokumen resmi dalam sidang pertanggungjawaban kepala daerah. DPRD menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui partisipasi publik dan penguatan kapasitas kelembagaan.
COMMUNITY SATISFACTION INDEX ON THE SERVICES OF THE UPTB SAMSAT OFFICE OF MERANGIN REGENCY
This research aims to measure the level of public satisfaction with services at the UPTB SAMSAT in Merangin Regency based on the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 14 of 2017. The type of research used is Descriptive with a quantitative data analysis approach. The sample consists of the community members who made vehicle tax payments at the UPTB Samsat Office in Merangin Regency from January to March 2025, totaling 100 people using the incidental sampling technique. The results of the research on the Level of Community Satisfaction with the Services of the UPTB Samsat Office in Merangin Regency have been conducted well, where the community satisfaction index was obtained from 9 indicators with an Indeks Kepuasan Masyarakat ( conversion value = Σ Weighted NRR × 20 Public Satisfaction Index (PSI) Conversion Value = 4.082 × 20 = 81.64) service quality "B," which means "Good." Based on the indicators of public satisfaction with SAMSAT services, the indicator with the highest public satisfaction index (PSI) is the Behavior of the Staff = 4.21 with a conversion value of 84.2, categorized as "A" Very Good. Meanwhile, the indicator with the lowest value is the Completion Time = 4 with a conversion value of 80, categorized as "B" Good.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KANTOR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Pengembangan sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, terutama di lingkungan pemerintahan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, tetapi juga untuk memastikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kota Bengkulu belum sepenuhnya dapat memenuhi pencapaian hasil dari indikator pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada Indikator pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan SDM di Kantor Kecamatan Selebar masih kurang optimal. Partisipasi pegawai dalam Diklat PIM rendah, dengan hanya 7 dari 33 pegawai yang pernah mengikutinya, menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengembangan SDM. Indikator Kegiatan non-Diklat dalam pengembangan SDM di Kantor Kecamatan Selebar masih kurang optimal. Banyak pegawai belum menyadari pentingnya peningkatan kompetensi, terbukti dari minimnya partisipasi dalam kegiatan tersebut meskipun relevan dengan bidang mereka. Indikator Promosi pegawai di Kantor Kecamatan Selebar masih kurang optimal, lebih banyak bergantung pada rekomendasi atasan dan relasi kerja, sehingga pengembangan SDM dalam karir belum berjalan dengan baik. Indikator Motivasi pegawai di Kantor Kecamatan Selebar cukup baik, dengan pembinaan rutin pagi dan sore serta apresiasi bagi pegawai berprestasi untuk mendorong peningkatan kualitas kerja.
Pengembangan SDM, Pelayanan Publik, Kecamatan Selebar
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM FESTIVAL GURITA DI KABUPATEN KAUR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Festival Gurita di Kabupaten Kaur serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi langsung dan wawancara mendalam kepada masyarakat, pelaku UMKM, serta pihak penyelenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Festival Gurita cukup signifikan dan turut berkontribusi terhadap keberhasilan acara tersebut, termasuk pencapaian rekor MURI. Partisipasi ini ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan yang dimiliki masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam bentuk rendahnya kesadaran dan inisiatif mandiri dari sebagian masyarakat untuk terlibat secara aktif. Minimnya informasi serta kurangnya strategi komunikasi publik dari penyelenggara juga turut memengaruhi rendahnya partisipasi. Festival ini secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal dan memperkuat identitas budaya daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi, peningkatan literasi budaya, serta strategi komunikasi yang lebih efektif guna mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan pada kegiatan serupa di masa mendatang.
partisipasi Masyarakat,festival gurita, kesejahteraan Masyarakat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA ABRASI DI PANTAI ANCOL MARAS KABUPATEN SELUMA
I Bencana abrasi menjadi perhatian serius di berbagai wilayah pesisir, termasuk di Pantai Ancol, Kabupaten Seluma. Fenomena ini tidak hanya mengancam ekosistem pantai, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Permasalahan abrasi yang semakin mengkhawatirkan, sehingga diperlukan kebijakan penanggulangan yang efektif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan resiko abrasi di Pantai Ancol Maras Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan resiko abrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik berdasarkan indikator implementasi kebijakan. Indikator komunikasi dalam kebijakan penanggulangan abrasi di Pantai Ancol cukup baik, namun sosialisasi khusus abrasi belum ada. Pemerintah desa dan BPBD merencanakan pemasangan batu penahan ombak dan penanaman mangrove, tetapi hanya pemasangan batu yang terealisasi. Indikator pelaksanaan kebijakan belum optimal, dengan keterlibatan BPBD, Pemerintah Desa, Dinas Sosial, dan Karang Taruna, namun belum ada lembaga yang rutin menangani abrasi. Indikator sasaran kebijakan belum tercapai, abrasi semakin parah meski ada batu penahan ombak. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam sosialisasi, tetapi masih kurang pengetahuan tentang penanggulangan abrasi.
Implementasi Kebijakan; Penanggulangan Abrasi; Pantai Ancol.
Challenges and Impacts behind the Recognition of the Customary Law People of Enggano Island
This study aims to analyze the challenges and implications surrounding the legal recognition of the Enggano Tribe as a Customary Law Community (Masyarakat Hukum Adat) on Enggano Island, Bengkulu Province, Indonesia. The recognition is rooted in the community’s unique cultural identity, the urgency to preserve indigenous traditions, and the necessity to institutionalize their legal status within the national legal framework. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), literature review, field observation, and documentation. Informants were selected purposively and included tribal leaders, village heads, local government officials, and representatives of civil society organizations. The findings reveal three key challenges: (1) power dualism between customary structures and village governance; (2) limited horizontal support from other indigenous groups in Bengkulu; and (3) lack of administrative documentation, particularly in relation to customary history and territorial boundaries. The legal recognition of the Enggano people carries significant implications, including the protection of local culture, strengthening of traditional identities, and sustainable management of natural resources based on indigenous wisdom. This study recommends fostering reconciliation between tribal and formal authorities, drafting inclusive and culturally sensitive regulations, and implementing participatory mapping to support the legal standing of the Enggano community as an indigenous legal entity
EFEKTIVITAS PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT DI DESA TELADAN KECAMATAN CURUP SELATAN KABUPATEN REJANG LEBONG
This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Community-Based On-site Domestic Wastewater Grant Program in Teladan Village, Curup Selatan District, Rejang Lebong Regency. The program is intended to improve access to safe and adequate sanitation, particularly for low-income communities. The research employs a descriptive qualitative approach, using Riant Nugroho’s policy effectiveness theory, which includes five aspects: policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental suitability, and process accuracy. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving village government officials, program implementers, and beneficiary communities. The results show that the program has successfully provided sanitation facilities that meet technical standards, significantly reducing open defecation practices. Positive impacts are also seen in the improved quality of life and public awareness of sanitation issues. However, several challenges remain, such as limited community understanding of proper maintenance, reluctance to change old habits, and a lack of labor during the construction phase. Therefore, continuous education and reinforcement of human resources are essential to ensure the program's long-term effectiveness and sustainability.
Effectiveness, Local Wastewater Grant Program, Sanitation, Community
PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN KUALA RIAU UNTUK PEMBERDAYAAN PELABUHAN RAKYAT
Pembangunan merupakan proses perubahan terencana yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai infrastruktur transportasi strategis, pelabuhan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kota Tanjungpinang yang bergantung pada transportasi laut. Penelitian ini berfokus pada pengembangan Pelabuhan Kuala Riau sebagai pelabuhan rakyat dengan menilai kondisi eksisting, manfaat sosial-ekonomi, serta strategi pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi pelabuhan telah meningkatkan arus barang dan penumpang, namun belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan tata kelola. Pengembangan pelabuhan berkontribusi positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perdagangan dan jasa. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pelabuhan yang terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Rekomendasi yang diajukan mencakup pelibatan aktif masyarakat dalam tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta guna memperkuat peran pelabuhan sebagai pusat ekonomi yang inklusif dan kompetitif.
Pengembangan Pelabuhan, Pemberdayaan Masyarakat, Revitalisasi Infrastruktur
PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI BUDIDAYA JAMUR TIRAM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA
Penelitian ini mengkaji peran pengembangan masyarakat melalui budidaya jamur tiram di Desa Ceriwik untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fokus utama dalam kegiatan ini adalah partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, yang bertujuan untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan pendekatan purposive sampling untuk menentukan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya jamur tiram memberikan dampak positif bagi masyarakat. Secara ekonomi, kegiatan ini membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pembentukan usaha mikro berbasis komunitas. Dalam aspek sosial, masyarakat berkolaborasi dengan stakeholder untuk memajukan sektor budidaya. Dari sisi lingkungan, masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara ramah lingkungan. Secara keseluruhan, kegiatan ini mampu memberdayakan masyarakat secara holistik, mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat kolaborasi antar stakeholder untuk keberlanjutan pembangunan desa mandiri.
Instagram Content Analysis As One Of Dony Ahmad Munir Political Communication Media During The 2024 Sumedang Regency Election
When someone advances as a candidate in an election, of course they will carry out a series of political activities including political campaigns, political marketing, and political communication which in this era already use social media to help carry out these activities. This year there was also a simultaneous regional election in Indonesia, one of which occurred in Sumedang Regency, which when viewed from the results of a survey conducted by a survey institution showed that candidate pair number 2, namely Dony - Fajar, had high electability far surpassing other pairs, on the other hand, candidate for regent number two, namely Dony Ahmad Munir, has an Instagram account with many followers and many uploads. From this phenomenon, researchers are interested in researching it. Therefore, the purpose of this study is to analyze political communication based on the content of Dony Ahmad Munir's uploads on Instagram. To carry out the research, the appropriate approach and finally used was descriptive qualitative with secondary data used as the main data, and the data collection technique was carried out by means of observation, Literature Study, and Documentation Study. The results of this study indicate that Instagram @ donyahmad.munir has 160 uploads from the range determined by communication and its types are divided into two categories, namely Public / Political Stories and Personal / Private Stories. Where from all the uploads, more are in the political Stories category which explains about his campaign activities and campaign information such as work programs and for the Private Stories category, he only uploads a little content, because he focuses more on campaign uploads
INCLUSIVE DEMOCRACY: PUBLIC PARTICIPATION IN LEGAL DECISION MAKING IN INDONESIA
In implementing the government system, public participation is an important thing. Where, participation doesn’t have an limit who can be involved. Because, a government cannot function as expected if public participation is excluded or if someone who is part of the public is not involved or someone is excluded. If you recall, one of the elements of the founding of a country is the existence of citizens. Citizens of the country as a whole without exception. The research carried out is research by reviewing and using literature or literature studies that are relevant to the situation that occurs in Indonesia as a country that implements the principles of democracy. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. By conducting literature and literature study analysis. As a result of the research conducted, it is known that overall public participation in legislative decision making in Indonesia is still not optimal. There is still a pattern of decision making that does not involve public participation. Public indifference towards the government and legislative policy makers is also part of the public's disappointment with every policy taken. Apart from that, people with disabilities, the elderly, and minority groups, where helplessness is the reason these people isolate themselves and are not involved in any decision making. Decision makers need to pay attention to involving the public from all elements, without anyone being excluded. Of course, this is not an easy thing to implement, but it is also part of the task of state administrators to be able to build public participation in every legislative decision making.
Copyright (c) 2024 Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
THE ROLE OF KOMNAS HAM IN THE CONFLICT BETWEEN INDIGENOUS COMMUNITIES AND THE BATAM BUSINESS AGENCY (BP) IN RESOLUTION OF CURRICULUM LAND DISPUTES FOR THE DEVELOPMENT OF REMPANG ECO CITY
The abundance of natural resources in Indonesia has led to various conflicts involving land rights inherited from indigenous peoples. The conflict escalates when it is related to large-scale development projects involving various parties, one of which is the Rempang Eco City project which is a National Strategic Project (PSN), which contains pros and cons between the Malay indigenous community on Rempang Island and the Batam Business Agency (BP). In dealing with this kind of conflict, the National Human Rights Commission (Komnas HAM) has a significant role because it is left as a supervisor and mediator in conflicts related to human rights violations, including land rights for indigenous peoples. This study uses a qualitative method to determine the role of Komnas HAM as a mediator in the land rights conflict for indigenous peoples in the case of Rempang Island. The study will use the theory of political strategy as an analytical tool in the case study that the researcher raised. The results found that even though mediation by Komnas HAM had been carried out, BP Batam remained adamant about continuing this project. There are obstacles for Komnas HAM because it was proposed as a mediator and until now it has not obtained satisfactory results to defend the rights of indigenous peoples. This comes back to the role of the government which should be more assertive by not prioritizing the interests of investors, but also considering the rights of local communities.
CONFLICT RESOLUTION EFFORTS BETWEEN COMMUNITIES IN THE NORTH KENDENG MOUNTAINS OF REMBANG DISTRICT AND PT SEMEN INDONESIA IN MINING CEMENT RAW MATERIALS
The establishment of a cement factory by PT Semen Indonesia in the Kendeng Utara Mountains has triggered a prolonged conflict lasting 11 years due to local community resistance. Cement raw material mining activities are perceived as environmentally damaging, and the issuance of Central Java Governor's Decree No. 660.1/17 of 2012 on Environmental Permits is considered inconsistent with other regulations. This decision legitimized mining operations, exacerbating tensions between the community, environmental organizations, and the government. This study aims to identify the root causes of the conflict between the Kendeng community in Gunem District, Rembang Regency, and PT Semen Indonesia, while evaluating conflict resolution efforts. Using descriptive analysis based on literature reviews and digital media coverage, the study applies the theory of ecocentrism to examine the conflict dynamics. The findings reveal the presence of power dominance obstructing conflict resolution, despite various efforts by the community and non-governmental organizations. These results highlight the need for a more inclusive approach grounded in ecological justice to address the issue
UPAYA MENCETAK PEMIMPIN YANG PRIMUS INTER PARES DI ERA DEMOKRASI CACAT (FLAWED DEMOCRACY)
This study aims to formulate or steps to produce a primus inter pares leader in the midst of a flawed democracy and to find out what factors hinder the birth of a primus inter pares leader from the electoral democracy process. The research method used is a descriptive qualitative research method through a case study approach. In determining the informants in the study, the researcher used a purposive technique. The data collection technique chosen was using observation, interviews, Focus Group Discussions (FGD), documentation checking the validity of the data using triangulation techniques. The results of the study are the formulation or steps to produce a primus inter pares leader in the midst of a flawed democracy and the factors that hinder the birth of a primus inter pares leader from the electoral democracy process are formulated aspects of the study and problems in realizing quality leader candidates, namely the problems of political parties, oligarchy, corruption and the rationality of society. In the aspect of political parties, a good party for the interests of society is called Good Political Party Governance which is able to provide a clear path for future leaders, who understand the values of democracy, integrity, and public service.
BUREAUCRATIC DIGITALIZATION THROUGH IKD (DIGITAL IDENTITY) AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE IN PALANGKA RAYA CITY
Advances in information technology and telecommunications have brought Indonesia into the digital era. Digitalization has rapidly changed the paradigm of people's lives, including in terms of public services which are felt to be very different from those of several decades before. Public service innovation must have relative advantages compared to previous services, including the value of novelty that differentiates it. One of the agencies that provides public services is the Department of Population and Civil Registration (DISDUKCAPIL) in terms of digitizing the bureaucracy and then launching an application that contains population-related information in digital form. The aim of this research is to analyze the digitalization of bureaucracy carried out by DUKCAPIL through the IKD application. The type of research used uses a qualitative approach. Informants are determined using the snowball technique which is closely related to the research topic. The findings from the research are that the digitization of bureaucracy through Digital Population Identity (IKD) in the Palangka Raya City Population and Civil Registration Service has gone well, however, it is necessary to pay attention to the increase in staff who handle IKD as well as more thorough socialization to the community so that this IKD can achieve the targets set. has been set
COLLABORATIVE GOVERNANCE REDUCING STUNTING IN BANDUNG CITY
This research examines the implementation of Collaborative Governance in reducing stunting in Bandung City, Indonesia. Despite various governmental efforts to address stunting, including the national target of reducing stunting prevalence to 14% by 2024, Bandung City’s stunting rate remains high at 16.3%. Collaborative Governance, involving the participation of various stakeholders such as government agencies, the private sector, NGOs, and communities, is seen as a critical strategy for addressing this complex issue. This research uses a descriptive qualitative method to explore the factors that facilitate or hinder the implementation of Collaborative Governance in reducing stunting in Bandung. Key stakeholders in this collaboration include, Government, community leaders, NGOs, and educational institutions. The research framework is based on the model proposed by Ansell and Gash (2017), which highlights the importance of institutional design, leadership, transparency, trust-building, and effective stakeholder participation in successful Collaborative Governance. The findings reveal several challenges in the current collaborative efforts in Bandung. These include inadequate coordination between stakeholders, limited resources and infrastructure at the local level, and persistent societal stigmas that downplay the severity of stunting as a health issue. Additionally, the lack of proper training and resources for community health workers, such as those working in Posyandu), further exacerbates the problem. Moreover, the study identifies the importance of clear institutional frameworks and leadership in fostering collaboration and ensuring that all actors remain committed to the common goal of reducing stunting.
Politik Hukum Ketenagakerjaan : Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Mitra (PKM) Pada Outsourcing
Companies nowadays prefer to use partner work agreements because they think that these agreements are more profitable for business actors, whereas in labour law there are only two (2) types of work agreements, namely specific time work agreements and indefinite time work agreements. This research aims to know and analyse the legal relationship of the parties in a partner work agreement in outsourcing, and the form of legal protection given to workers with partner work agreements in outsourcing. The method used is the legal research method which aims to achieve a solution to the legal issues and problems that arise therein, so that the result to be achieved then is to provide a prescription of what should be on the issue raised. A partner work agreement gives rise to a legal relationship between the outsourcing party and the worker, which legal relationship causes legal consequences, namely the rights and obligations of each party involved, namely the worker and the outsourcing party. There are two (2) types of legal protection for workers, namely preventive protection and refressive protection.
Labour law politics; partner labour agreement; outsourcing
Copyright (c) 2021 Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
DYNAMICS OF VILLAGE FUND ACCOUNTABILITY IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALs ERA
Issues regarding the inequality of authority at the internal level of accountability organizers as well as vertically hierarchical and horizontal, as well as power relations between the community and accountability organizers give rise to anomalies in accountability practices at the village level. The purpose of this research is to analyze the dynamics of accountability in the era of Sustainable Development Goals with the bestpractice of Nangai Amen village, Lebong Regency, Bengkulu Province as the research locus, the determination of the locus is based on the village government aligning the village program with the Sustainable Development Goals, in addition, there was misappropriation of Village Funds committed by the former leadership of the village government. The type of research used used a qualitative approach. The informants were determined using a snowball technique that was closely related to the main informants in the Village Fund accountability. The findings of the research are that the involvement of many actors in the accountability mechanism creates paradoxes in the process. Political-economic intervention at the vertical level of the accountability organizing institution influences the Village Fund management policy and the accountability reporting mechanism for the use of the Village Fund. Furthermore, the overlapping authority of institutions at the horizontal level as well as, the bureaucratic aspects inherent in the accountability organizing institution add to the problems faced in the accountability process. Furthermore, the power relations between the village government and elite community groups in utilizing the Village Fund for group interests extend the dynamics of accountability in the management of the Village Fund
accountability; Sustainable Development Goals; dynamics
Mahasiswa sering disebut sebagai agent of change (agen perubahan) yang bermakna bahwa mahasiswa menerima harapan besar untuk membawa perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Selain sebagai kaum terdidik di perguruan tinggi, Mahasiswa memiliki peran dalam dimensi politik yakni sebagai salah satu kekuatan politik. Melalui aktifitas politiknya mahasiswa dapat memberikan input dan demand pada pemerintah supaya menghasilkan kebijakan yang secara objektf berpihak pada kepentingan umum termasuk dengan mengawasi pelaksaan kebijakan yang telah dibuat. Namun pelaksanaan tindakan politik itu sangat tergantung dengan pemahaman mahasiswa atas konsep dasar dan realitas politik di lapangan yang kemudian membentuk budaya politik yang dimiliki. Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang dimensi politik mahasiswa pada masa kekinian. Secara lebih spesifik tujuan penelitian ini untuk memahami persepsi mahasiswa terhadap politik dan bagaimana budaya politik yang mereka gunakan. Fokus penelitian ini pada Mahasiswa di Kota Serang Provinsi Banten yang diteliti menggunaan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis terhadap data dan hasil wawancara dilakukan dengan menafsirkan hubungan antara fenomena yang terjadi dan konsep teoritis. Hasil penelitian ini menemukan kecenderungan mahasiswa di Kota Serang menganut budaya politik subjek atau kaula, mereka memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup baik tentang urusan politik, namun merasa belum terlalu mendesak untuk melibatkan dirinya lewat partisipasi penuh dalam upaya memengaruhi keputusan politik, pembuatan kebijakan publik dan suksesi kepemimpinan politik. Meskipun mahasiswa di kota Serang terlibat dalam demokrasi elektoral (pemilu) namun cenderung sebatas keterlibatan prosedural dan belum menyentuh ke demokrasi substansial.
EVALUASI KEBIJAKAN PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DI KOTA SUKABUMI
In 2021, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency issued Ministerial Decree Number 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 concerning the Determination of Protected Rice Field Maps. The problem that occurred in Sukabumi City was the inconsistency of the area of Protected Rice Fields between that stipulated according to the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency and the area designated for food crops in Sukabumi City Regional Regulation Number 1 of 2022. This research is a qualitative research and the research location is in Sukabumi City. Data collection was obtained through observation, documentation, and in-depth interviews with selected informants using William Dunn's evaluation analysis and CATWOE analysis. In testing the validity of the data, a credibility test was used through extended observation, triangulation, and member checks. The results of the study indicate that the policy for Determining Protected Rice Field Maps in Sukabumi City needs to be adjusted.
SAMSAT VIRTU SERVICE INNOVATION IN BENGKULU CITY
The innovation of Samsat Virtu Bengkulu City is a breakthrough formed in order to provide public services for motor vehicle tax payment more practically, Samsat Virtu is present as alternative place to pay taxes outside of work hours usual. This study aims to describe and find out the implementation of service innovations formed by the SAMSAT Office through the Samsat Virtu service in Bengkulu City seen from the perception of the community in Borril CS et All with aspects of availability, accessibility, affordability, and acceptance. The research method used is a qualitative descriptive research method. The data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. In this study, the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the research conducted by the author show that the Samsat Virtu Innovation in Bengkulu City has been implemented and implemented well. However, there are still a few shortcomings, namely in the aspect of availability where there are no vehicle parking barrier signs. In terms of accessibility, it’s well available with regard to schedule information and affordable locations so that it’s easy to find. In terms of affordability, it’s in accordance with the applicable SOP where the imposition of PKB payment fees has been adjusted to the specified calculation. In terms of revenue, it has been carried out so well because the presence of competent officers in providing services so that the taxpayer community feels comfortable and safe in making PKB payments at Samsat Virtu.
MODEL KOLABORATIF DALAM PENANGGULANGAN RISIKO BANJIR DI KABUPATEN LAHAT
This study aims to elaborate on the collaborative governance model for flood risk management in Lahat Regency. Using a qualitative approach, data were collected through field observations, in-depth interviews, and documentation. The research adopts Ratner’s theoretical framework of collaboration, which consists of three key dimensions: (1) identifying obstacles and opportunities, (2) debating strategies for influence, and (3) planning collaborative actions. The results reveal that the collaborative model has been generally implemented well, with active involvement of various stakeholders, including local government, disaster management agencies, and community groups, in both decision-making processes and disaster response strategies. However, several obstacles were identified. First, difficulties in accessing and managing disaster-related data, particularly regarding flood events, have hindered effective planning. Second, challenges in implementing strategies at the field level often arise due to limited resources or lack of coordination. Third, some stakeholders fail to participate consistently in post-disaster evaluation meetings, reducing the effectiveness of collaborative planning. These findings suggest that although the foundation for collaborative governance exists, there is a critical need to enhance institutional coordination, improve stakeholder communication, and establish a regular and inclusive evaluation mechanism. Strengthening these aspects will contribute to a more resilient and integrated flood risk management system in Lahat Regency.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN DI KOTA BENGKULU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran terkait alasan Implementasi Program bank sampah di Kota Bengkulu Belum Berjalan Dengan Baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Aspek penelitian ini menggunakan teori Nugroho serta berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi, studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bank sampah di Kota Bengkulu masih kurang efektif karena masih banyaknya kendala mulai dari aspek pra-implementasi, implementasi, dan pasca implementasi. Pada aspek pra-implementasi masih terdapat kurang meratanya sosialisasi kepada masyarakat namun dalam tahap policy refinement sudah cukup baik. Pada aspek implementasi, program bank belum bisa berjalan secara optimal karena berbagai kendala yang belum dapat dipenuhi dari kriteria pengelolaan, fasilitas, dan tata kelola program bank sampah. Pada aspek pasca implementasi, program bank sampah dinilai belum dapat dikatakan solusi efektif karena masih sedikitnya sampah yang dikurangi, rendahnya partisipasi masyarakat, banyaknya bank sampah yang tutup, serta masih sangat terbatasnya peran pemerintah..
THE INFLUENCE OF COMPETENCE AND TRAINING ON THE PERFORMANCE OF TNI COMBAT FLIGHTS IN THE IMPLEMENTATION OF TNI JOINT OPERATIONS
The success of an organization, including the TNI in joint operations, is greatly influenced by various factors, one of which is Human Resources (HR). HR is the main driver in organizational dynamics, because the role and contribution of humans is very vital in achieving common goals. The quality of human resources, especially for combat pilots, is greatly influenced by educational background. With education at the D4 level and a fairly high class, combat pilots are expected to have comparable competence. However, variations in pilot education can result in different levels of competency. Therefore, consistent training and education standards are necessary to ensure that all pilots can operate effectively and efficiently in their duties. The research aims to discuss the influence of Competency on the Performance of TNI Combat Aviation Soldiers; the influence of training on the performance of TNI combat aviation soldiers; and the influence of Competency and Training together on the Performance of TNI Combat Aviation Soldiers. The research method uses quantitative, with the object studied being the influence of competency and training on soldier performance, with competency (X1) and training (X2) as independent variables, and soldier performance (Y) as the dependent variable. The research results show that there is a significant influence between Competency on Soldier Performance; There is a significant influence between Training on Soldier Performance and Competency and Training simultaneously has a significant influence on the Performance of TNI Combat Pilot Soldiers.
OPTIMIZATION OF ELECTRONIC WARFARE STRATEGY IN TNI JOINT OPERATIONS: CHALLENGES, IMPLEMENTATION, AND RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING NATIONAL DEFENSE CAPABILITIES
This study explores the implementation of electronic warfare (EW) strategies in joint operations of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in the modern era. The primary focus of the research is to identify the challenges and strategies applied in electronic warfare to support TNI's military missions. Electronic warfare plays a crucial role in controlling the electromagnetic spectrum, protecting communication systems, and disrupting enemy communications. Although TNI has integrated electronic warfare into its operations, significant obstacles remain, such as technological limitations, insufficient personnel training, and system integration issues between units. This research employs a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and document analysis. The findings reveal that technological advancements, more comprehensive training programs, and improved interoperability between units are key to enhancing the effectiveness of TNI's electronic warfare strategies. The recommendations include technology modernization, personnel training development, and the implementation of better interoperability standards in TNI's joint operations.
STRATEGY FOR DEVELOPING AWARENESS OF NATIONAL DEFENSE FOR THE YOUNG GENERATION AS A CHALLENGE OF THE INDUSTRY 4.0 ERA TO FACE THE THREAT OF PROXY WAR IN INDONESIA
This research is based on the challenges faced by Indonesian youth in the Industry 4.0 era and the increasingly prominent threat of Proxy War. Proxy War is a form of non-traditional threat that leverages digital technology, with youth, as active users of technology, becoming its primary target. This threat is characterized by the rapid development of information technology, which facilitates the spread of disinformation and propaganda. The purpose of this study is to identify and develop strategies to foster national defense awareness among the younger generation to face the challenges of the Industry 4.0 era and the growing threat of Proxy War. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews, observations, and literature studies, then analyzed using interactive analysis techniques, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that strategies to build national defense awareness need to integrate digital literacy and information technology as efforts to enhance the ability of youth to recognize and respond to Proxy War threats. Moreover, fostering national defense awareness through programs that are adaptive to technological advancements is key to strengthening the ideological resilience of the younger generation. In conclusion, technology-based strategies for fostering national defense awareness can improve youth readiness in addressing digital era challenges and Proxy War threats. This awareness-building must focus on developing digital literacy and a strong sense of nationalism among the younger generation.
STRATEGY OF PENTAHELIX COOPERATION IN RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ALUTSISTA (R&D) IN FULFILLING THE BASIC NEEDS OF THE TNI (CASE STUDY AT PT.PINDAD-BANDUNG)
This study aims to analyze the pentahelix collaboration strategy in research and development (R&D) of defense equipment as an effort to meet the essential needs of the Indonesian National Army (TNI), using PT Pindad in Bandung as a case study. The pentahelix approach involves collaboration among government, academia, industry, society, and media, which is expected to create an effective innovation ecosystem that responds to the country's defense needs. Through an in-depth analysis of the cooperation established between PT Pindad and related stakeholders, this research identifies the strengths, challenges, and opportunities in the development of defense equipment. The findings indicate that the synergy among various stakeholders not only enhances the quality of military products but also reinforces Indonesia's overall defense resilience. Therefore, the pentahelix collaboration strategy can serve as an effective model for future defense equipment development efforts
IMPLEMENTATION OF DANPASMAR STRATEGIC LEADERSHIP FOR ADAPTIVE MARINE CORPS OPERATIONAL READINESS
This research was conducted against the backdrop of increasingly complex national defense challenges in the VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous) era. Threats to national sovereignty, especially hybrid threats, require the Marine Corps, specifically the Marine Forces (Pasmar), to possess a high degree of adaptability. One key factor in improving Pasmar's operational readiness is strategic leadership. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of the implementation of strategic leadership by the Pasmar Commander (Danpasmar) in enhancing the unit's operational readiness. This study uses a qualitative method. The analysis method used is the Miles and Huberman analysis, which focuses on leadership factors and operational readiness identified in the Pasmar context. The results of the study indicate that the strategic leadership carried out by the Pasmar Commander has an important role in building adaptive operational readiness. The strategies implemented, such as updating Defense Equipment, developing soldier professionalism, and strengthening collaboration between units, significantly improve Pasmar's ability to respond to emerging threats. It can be concluded that the strategic leadership of Danpasmar 1 has succeeded in improving the operational readiness of the Marine Corps by managing five main components: strategic direction, resource management, organizational culture, ethics, and control. Danpasmar 1 formulates an adaptive long-term strategy, utilizes technology, and manages resources efficiently. Good relations with external parties and regular evaluations also support high operational readiness. Danpasmar 1's strategy involves dynamic adaptation, effective resource management, clear communication, continuous coaching, and strategy adjustments. Danpasmar 1's strategic leadership plays a crucial role in improving Pasmar 1's operational readiness to face increasingly complex defense challenges in the future.
COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL IN SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND PROGRAM IN SUKABUMI CITY
The research aiming for analyze governance conditions​ collaborative in the Land program Agriculture Food Sustainable Development (LP2B) in Sukabumi City and formulating a governance model collaborative which can applied to solve the existing problems. The research​ use theory collaborative governance by Ansel and Gash. This theory covers four dimensions main: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. The research used qualitative approach with Soft System Methodology (SSM). The results of this study show that collaborative governance in the LP2B program has not been optimal. Some identified problems show imbalance power bargain between stakeholder interest at the stage of starting condition, weakness in institutions design that cause roles and responsibilities of stakeholders is not clear, and obstacle in the collaborative process that resulted in lack of synergy and involvement between government, farmers, and private sector. The research gives important outlook about factors that need to be considered fixed for improve collaborative governance in the LP2B program, as well as offer model recommendations to solve problems which found in every dimensions.
collaborative governance, sustainable food agriculture land, soft system methodology.