Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
Mimbar Journal is scientific journal dedicated to development of Social Sciences the article is based on the field research finding and published in each six months regularly by then management of Faculty Social and Political Sciences University Prof. Dr. Hazairin, SH. this journal is under licensed of Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) by SK. No. 005.053/JI.32/SK.ISSN/2012 with ISSN Number 2252-5270 (Media Cetak) and SK No. 0005.26206056/JI.3.1/SK.ISSN/2018 With ISSN Number 2620-6056 (online). The Journal accredited by the Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education SK Nomor 30/E/KPT/2019, accreditation ranking category in SINTA 4. This journal is proposing the accreditation process starting from the publication of Vol. 6 No. 4 December 2017- Vol. 8 No. 1 Juni 2019 the journal's editors said that the articles are in the accreditation process that included at an accredited journal articles. Subsequently, in 2025, we are undergoing the reaccreditation process and are currently awaiting the official results. In 2026, we plan to enhance the journal’s governance by accepting only manuscripts written in English and by implementing the latest version of the journal template.
Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH
PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya kinerja pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berdasarkan laporan buku profil Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, yang diduga berkaitan dengan tingkat kompetensi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi memengaruhi kinerja pegawai dalam konteks pelayanan publik. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei terhadap seluruh pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu sebanyak 68 orang sebagai sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berbasis skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana melalui aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pegawai negeri sipil dan tingkat kinerja tergolong “baik”. Temuan signifikan diperoleh dari uji regresi, yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi sebesar 60,8%. Artinya, kompetensi menjelaskan lebih dari separuh variasi dalam kinerja pegawai. Namun demikian, terdapat 39,2% variasi kinerja yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar kompetensi. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa peningkatan kompetensi merupakan strategi penting dalam mendongkrak kinerja pelayanan publik di tingkat daerah.
Kompetensi; Kinerja; Pegawai Negeri Sipil; Dinas Kesehatan; Bengkulu
Hak Cipta (c) 2025 Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN MUSI RAWAS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan DPRD Kabupaten Musi Rawas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama masa jabatan 2019–2024. Pengawasan DPRD merupakan bagian penting dari fungsi legislasi daerah dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap tujuh informan utama, yaitu ketua DPRD, wakil ketua, ketua Badan Anggaran, serta kepala Bappeda dan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBD melalui penilaian langsung di lapangan dan evaluasi dokumen resmi dalam sidang pertanggungjawaban kepala daerah. DPRD menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui partisipasi publik dan penguatan kapasitas kelembagaan.
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR UPTB SAMSAT KABUPATEN MERANGIN
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPTB SAMSAT Kabupaten Merangin berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Sampel penelitian sebanyak 100 responden diperoleh melalui teknik incidental sampling, yaitu masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan di UPTB SAMSAT Merangin selama Januari–Maret 2025. Pengukuran menggunakan 9 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IKM sebesar 81,64 yang berada dalam kategori mutu pelayanan “B” atau “Baik”. Indikator dengan nilai tertinggi adalah perilaku pelaksana dengan skor 84,2 (kategori “Sangat Baik”), sementara indikator dengan nilai terendah adalah waktu penyelesaian dengan skor 80 (kategori “Baik”). Pelayana n di UPTB SAMSAT Kabupaten Merangin telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek efisiensi waktu penyelesaian. Rekomendasi perbaikan difokuskan pada optimalisasi prosedur layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KANTOR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Pengembangan sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, terutama di lingkungan pemerintahan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, tetapi juga untuk memastikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kota Bengkulu belum sepenuhnya dapat memenuhi pencapaian hasil dari indikator pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada Indikator pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan SDM di Kantor Kecamatan Selebar masih kurang optimal. Partisipasi pegawai dalam Diklat PIM rendah, dengan hanya 7 dari 33 pegawai yang pernah mengikutinya, menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengembangan SDM. Indikator Kegiatan non-Diklat dalam pengembangan SDM di Kantor Kecamatan Selebar masih kurang optimal. Banyak pegawai belum menyadari pentingnya peningkatan kompetensi, terbukti dari minimnya partisipasi dalam kegiatan tersebut meskipun relevan dengan bidang mereka. Indikator Promosi pegawai di Kantor Kecamatan Selebar masih kurang optimal, lebih banyak bergantung pada rekomendasi atasan dan relasi kerja, sehingga pengembangan SDM dalam karir belum berjalan dengan baik. Indikator Motivasi pegawai di Kantor Kecamatan Selebar cukup baik, dengan pembinaan rutin pagi dan sore serta apresiasi bagi pegawai berprestasi untuk mendorong peningkatan kualitas kerja.
Pengembangan SDM, Pelayanan Publik, Kecamatan Selebar
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM FESTIVAL GURITA DI KABUPATEN KAUR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Festival Gurita di Kabupaten Kaur serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi langsung dan wawancara mendalam kepada masyarakat, pelaku UMKM, serta pihak penyelenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Festival Gurita cukup signifikan dan turut berkontribusi terhadap keberhasilan acara tersebut, termasuk pencapaian rekor MURI. Partisipasi ini ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan yang dimiliki masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam bentuk rendahnya kesadaran dan inisiatif mandiri dari sebagian masyarakat untuk terlibat secara aktif. Minimnya informasi serta kurangnya strategi komunikasi publik dari penyelenggara juga turut memengaruhi rendahnya partisipasi. Festival ini secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal dan memperkuat identitas budaya daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi, peningkatan literasi budaya, serta strategi komunikasi yang lebih efektif guna mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan pada kegiatan serupa di masa mendatang.
partisipasi Masyarakat,festival gurita, kesejahteraan Masyarakat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA ABRASI DI PANTAI ANCOL MARAS KABUPATEN SELUMA
I Bencana abrasi menjadi perhatian serius di berbagai wilayah pesisir, termasuk di Pantai Ancol, Kabupaten Seluma. Fenomena ini tidak hanya mengancam ekosistem pantai, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Permasalahan abrasi yang semakin mengkhawatirkan, sehingga diperlukan kebijakan penanggulangan yang efektif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan resiko abrasi di Pantai Ancol Maras Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan resiko abrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik berdasarkan indikator implementasi kebijakan. Indikator komunikasi dalam kebijakan penanggulangan abrasi di Pantai Ancol cukup baik, namun sosialisasi khusus abrasi belum ada. Pemerintah desa dan BPBD merencanakan pemasangan batu penahan ombak dan penanaman mangrove, tetapi hanya pemasangan batu yang terealisasi. Indikator pelaksanaan kebijakan belum optimal, dengan keterlibatan BPBD, Pemerintah Desa, Dinas Sosial, dan Karang Taruna, namun belum ada lembaga yang rutin menangani abrasi. Indikator sasaran kebijakan belum tercapai, abrasi semakin parah meski ada batu penahan ombak. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam sosialisasi, tetapi masih kurang pengetahuan tentang penanggulangan abrasi.
Implementasi Kebijakan; Penanggulangan Abrasi; Pantai Ancol.
Challenges and Impacts behind the Recognition of the Customary Law People of Enggano Island
This study aims to analyze the challenges and implications surrounding the legal recognition of the Enggano Tribe as a Customary Law Community (Masyarakat Hukum Adat) on Enggano Island, Bengkulu Province, Indonesia. The recognition is rooted in the community’s unique cultural identity, the urgency to preserve indigenous traditions, and the necessity to institutionalize their legal status within the national legal framework. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), literature review, field observation, and documentation. Informants were selected purposively and included tribal leaders, village heads, local government officials, and representatives of civil society organizations. The findings reveal three key challenges: (1) power dualism between customary structures and village governance; (2) limited horizontal support from other indigenous groups in Bengkulu; and (3) lack of administrative documentation, particularly in relation to customary history and territorial boundaries. The legal recognition of the Enggano people carries significant implications, including the protection of local culture, strengthening of traditional identities, and sustainable management of natural resources based on indigenous wisdom. This study recommends fostering reconciliation between tribal and formal authorities, drafting inclusive and culturally sensitive regulations, and implementing participatory mapping to support the legal standing of the Enggano community as an indigenous legal entity
EFEKTIVITAS PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT DI DESA TELADAN KECAMATAN CURUP SELATAN KABUPATEN REJANG LEBONG
This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Community-Based On-site Domestic Wastewater Grant Program in Teladan Village, Curup Selatan District, Rejang Lebong Regency. The program is intended to improve access to safe and adequate sanitation, particularly for low-income communities. The research employs a descriptive qualitative approach, using Riant Nugroho’s policy effectiveness theory, which includes five aspects: policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental suitability, and process accuracy. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving village government officials, program implementers, and beneficiary communities. The results show that the program has successfully provided sanitation facilities that meet technical standards, significantly reducing open defecation practices. Positive impacts are also seen in the improved quality of life and public awareness of sanitation issues. However, several challenges remain, such as limited community understanding of proper maintenance, reluctance to change old habits, and a lack of labor during the construction phase. Therefore, continuous education and reinforcement of human resources are essential to ensure the program's long-term effectiveness and sustainability.
Effectiveness, Local Wastewater Grant Program, Sanitation, Community
PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN KUALA RIAU UNTUK PEMBERDAYAAN PELABUHAN RAKYAT
Pembangunan merupakan proses perubahan terencana yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai infrastruktur transportasi strategis, pelabuhan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kota Tanjungpinang yang bergantung pada transportasi laut. Penelitian ini berfokus pada pengembangan Pelabuhan Kuala Riau sebagai pelabuhan rakyat dengan menilai kondisi eksisting, manfaat sosial-ekonomi, serta strategi pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi pelabuhan telah meningkatkan arus barang dan penumpang, namun belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan tata kelola. Pengembangan pelabuhan berkontribusi positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perdagangan dan jasa. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pelabuhan yang terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Rekomendasi yang diajukan mencakup pelibatan aktif masyarakat dalam tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta guna memperkuat peran pelabuhan sebagai pusat ekonomi yang inklusif dan kompetitif.
Pengembangan Pelabuhan, Pemberdayaan Masyarakat, Revitalisasi Infrastruktur
PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI BUDIDAYA JAMUR TIRAM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA
Penelitian ini mengkaji peran pengembangan masyarakat melalui budidaya jamur tiram di Desa Ceriwik untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fokus utama dalam kegiatan ini adalah partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, yang bertujuan untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan pendekatan purposive sampling untuk menentukan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya jamur tiram memberikan dampak positif bagi masyarakat. Secara ekonomi, kegiatan ini membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pembentukan usaha mikro berbasis komunitas. Dalam aspek sosial, masyarakat berkolaborasi dengan stakeholder untuk memajukan sektor budidaya. Dari sisi lingkungan, masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara ramah lingkungan. Secara keseluruhan, kegiatan ini mampu memberdayakan masyarakat secara holistik, mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat kolaborasi antar stakeholder untuk keberlanjutan pembangunan desa mandiri.
ANALISIS KOMUNIKASI POLITIK DONY AHMAD MUNIR MELALUI INSTAGRAM DALAM PILKADA KABUPATEN SUMEDANG 2024
Dalam era digital, media sosial menjadi instrumen penting dalam aktivitas politik, termasuk kampanye, pemasaran, dan komunikasi politik. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini, khususnya di Kabupaten Sumedang, menunjukkan dinamika yang menarik, terutama dengan tingginya elektabilitas pasangan calon nomor urut 2, Dony–Fajar, berdasarkan hasil survei. Salah satu fenomena yang menonjol adalah penggunaan aktif media sosial, khususnya Instagram, oleh calon bupati Dony Ahmad Munir, yang memiliki jumlah pengikut dan unggahan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk komunikasi politik melalui konten unggahan Instagram @donyahmad.munir. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi, observasi, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Data utama yang dianalisis merupakan data sekunder berupa unggahan Instagram pada rentang waktu kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 160 unggahan yang dianalisis, terdapat dua kategori konten utama, yaitu Public/Political Stories dan Personal/Private Stories. Sebagian besar unggahan diklasifikasikan sebagai Political Stories, yang berisi kegiatan kampanye, program kerja, dan pesan politik. Sementara itu, unggahan yang bersifat pribadi sangat sedikit. Hal ini mencerminkan penggunaan strategis Instagram sebagai sarana membangun citra politik dan menjangkau pemilih secara digital.
INCLUSIVE DEMOCRACY: PUBLIC PARTICIPATION IN LEGAL DECISION MAKING IN INDONESIA
In implementing the government system, public participation is an important thing. Where, participation doesn’t have an limit who can be involved. Because, a government cannot function as expected if public participation is excluded or if someone who is part of the public is not involved or someone is excluded. If you recall, one of the elements of the founding of a country is the existence of citizens. Citizens of the country as a whole without exception. The research carried out is research by reviewing and using literature or literature studies that are relevant to the situation that occurs in Indonesia as a country that implements the principles of democracy. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. By conducting literature and literature study analysis. As a result of the research conducted, it is known that overall public participation in legislative decision making in Indonesia is still not optimal. There is still a pattern of decision making that does not involve public participation. Public indifference towards the government and legislative policy makers is also part of the public's disappointment with every policy taken. Apart from that, people with disabilities, the elderly, and minority groups, where helplessness is the reason these people isolate themselves and are not involved in any decision making. Decision makers need to pay attention to involving the public from all elements, without anyone being excluded. Of course, this is not an easy thing to implement, but it is also part of the task of state administrators to be able to build public participation in every legislative decision making.
Hak Cipta (c) 2024 Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
PERAN KOMNAS HAM DALAM SENGKETA TANAH ULAYAT REMPANG ECO CITY
The abundance of natural resources in Indonesia has led to various conflicts involving land rights inherited from indigenous peoples. The conflict escalates when it is related to large-scale development projects involving various parties, one of which is the Rempang Eco City project which is a National Strategic Project (PSN), which contains pros and cons between the Malay indigenous community on Rempang Island and the Batam Business Agency (BP). In dealing with this kind of conflict, the National Human Rights Commission (Komnas HAM) has a significant role because it is left as a supervisor and mediator in conflicts related to human rights violations, including land rights for indigenous peoples. This study uses a qualitative method to determine the role of Komnas HAM as a mediator in the land rights conflict for indigenous peoples in the case of Rempang Island. The study will use the theory of political strategy as an analytical tool in the case study that the researcher raised. The results found that even though mediation by Komnas HAM had been carried out, BP Batam remained adamant about continuing this project. There are obstacles for Komnas HAM because it was proposed as a mediator and until now it has not obtained satisfactory results to defend the rights of indigenous peoples. This comes back to the role of the government which should be more assertive by not prioritizing the interests of investors, but also considering the rights of local communities.
PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA MASYARAKAT KENDENG UTARA DAN PT SEMEN INDONESIA DI KABUPATEN REMBANG
Pendirian pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng Utara telah memicu konflik berkepanjangan selama lebih dari 11 tahun akibat penolakan dari masyarakat lokal. Aktivitas penambangan bahan baku semen dinilai berpotensi merusak lingkungan, terutama kawasan karst yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dinilai bertentangan dengan regulasi lain dan dianggap memberikan legitimasi kepada perusahaan untuk melanjutkan operasionalnya, sehingga memperburuk ketegangan antara masyarakat, organisasi lingkungan, dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar konflik antara masyarakat Kendeng di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang dengan PT Semen Indonesia serta mengevaluasi berbagai upaya penyelesaian yang telah ditempuh. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui studi literatur dan dokumentasi pemberitaan digital, dengan menggunakan teori ekosentrisme sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini bersifat struktural, ditandai oleh dominasi kekuasaan dan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan organisasi non-pemerintah, resolusi konflik belum tercapai secara substantif. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan resolusi konflik yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan ekologis.
UPAYA MENCETAK PEMIMPIN YANG PRIMUS INTER PARES DI ERA DEMOKRASI CACAT (FLAWED DEMOCRACY)
This study aims to formulate or steps to produce a primus inter pares leader in the midst of a flawed democracy and to find out what factors hinder the birth of a primus inter pares leader from the electoral democracy process. The research method used is a descriptive qualitative research method through a case study approach. In determining the informants in the study, the researcher used a purposive technique. The data collection technique chosen was using observation, interviews, Focus Group Discussions (FGD), documentation checking the validity of the data using triangulation techniques. The results of the study are the formulation or steps to produce a primus inter pares leader in the midst of a flawed democracy and the factors that hinder the birth of a primus inter pares leader from the electoral democracy process are formulated aspects of the study and problems in realizing quality leader candidates, namely the problems of political parties, oligarchy, corruption and the rationality of society. In the aspect of political parties, a good party for the interests of society is called Good Political Party Governance which is able to provide a clear path for future leaders, who understand the values ​​of democracy, integrity, and public service.
DIGITALISASI BIROKRASI MELALUI IKD (IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA PALANGKA RAYA
Inovasi dalam pelayanan publik dapat mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan menerapkan inovasi, penyelenggara pelayanan publik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, mempercepat proses pelayanan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia (Prasodjo, 2023:50). Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi membawa Indonesia memasuki era digital. Digitalisasi telah mengubah paradigma hidup masyarakat dengan cepat, termasuk dalam hal pelayanan publik yang dirasakan sangat berbeda dengan beberapa puluh tahun sebelumnya. Inovasi pelayanan publik harus memiliki keuntungan relatif dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya, termasuk nilai kebaruan yang membedakannya, salah satu instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dalam hal digitalisasi birokrasi kemudian meluncurkan aplikasi yang memuat informasi terkait kependudukan dalam bentuk digital. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terkait digitalisasi birokrasi yang dilakukan oleh DUKCAPIL melalui aplikasi IKD. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan ditetapkan dengan teknik snowball yang berhubungan erat dengan topik penelitian. Temuan dari penelitian yakni digitalisasi birokrasi melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah berjalan dengan baik, namun perlu diperhatikan perihal pertambahan pegawai yang menangani IKD serta sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat agar IKD ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan
COLLABORATIVE GOVERNANCE REDUCING STUNTING IN BANDUNG CITY
This research examines the implementation of Collaborative Governance in reducing stunting in Bandung City, Indonesia. Despite various governmental efforts to address stunting, including the national target of reducing stunting prevalence to 14% by 2024, Bandung City’s stunting rate remains high at 16.3%. Collaborative Governance, involving the participation of various stakeholders such as government agencies, the private sector, NGOs, and communities, is seen as a critical strategy for addressing this complex issue. This research uses a descriptive qualitative method to explore the factors that facilitate or hinder the implementation of Collaborative Governance in reducing stunting in Bandung. Key stakeholders in this collaboration include, Government, community leaders, NGOs, and educational institutions. The research framework is based on the model proposed by Ansell and Gash (2017), which highlights the importance of institutional design, leadership, transparency, trust-building, and effective stakeholder participation in successful Collaborative Governance. The findings reveal several challenges in the current collaborative efforts in Bandung. These include inadequate coordination between stakeholders, limited resources and infrastructure at the local level, and persistent societal stigmas that downplay the severity of stunting as a health issue. Additionally, the lack of proper training and resources for community health workers, such as those working in Posyandu), further exacerbates the problem. Moreover, the study identifies the importance of clear institutional frameworks and leadership in fostering collaboration and ensuring that all actors remain committed to the common goal of reducing stunting.
Politik Hukum Ketenagakerjaan : Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Mitra (PKM) Pada Outsourcing
Companies nowadays prefer to use partner work agreements because they think that these agreements are more profitable for business actors, whereas in labour law there are only two (2) types of work agreements, namely specific time work agreements and indefinite time work agreements. This research aims to know and analyse the legal relationship of the parties in a partner work agreement in outsourcing, and the form of legal protection given to workers with partner work agreements in outsourcing. The method used is the legal research method which aims to achieve a solution to the legal issues and problems that arise therein, so that the result to be achieved then is to provide a prescription of what should be on the issue raised. A partner work agreement gives rise to a legal relationship between the outsourcing party and the worker, which legal relationship causes legal consequences, namely the rights and obligations of each party involved, namely the worker and the outsourcing party. There are two (2) types of legal protection for workers, namely preventive protection and refressive protection.
Labour law politics; partner labour agreement; outsourcing
Hak Cipta (c) 2021 Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
DINAMIKA AKUNTABILITAS DANA DESA Di ERA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALs
Pengelolaan Dana Desa untuk pemerataan pembangunan dari desa yang digagas oleh rezim pemerintahan Joko Widodo sejalan dengan salah satu dari 17 cita-cita Sustainable Development Goals yang digagas oleh berbagai negara di dunia. akuntabilitas berperan krusial melalui pendekatan kolaboratif sebagai mekanisme control dan pengawasan pada level institusi secara vertical hirarkis maupun horizontal dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa pada era Sustainable Development Goals agar cita-cita pembangunan desa dapat terlaksana. Namun, praktik akuntabilitas pada era Sustainable Development Goals dengan pendekatan kolaboratif tidak terlepas dari dinamika yang menyertainya. Persoalan mengenai ketimpangan kewenangan pada level internal penyelenggara akuntabilitas maupun secara vertical hirarkis dan horizontal, serta relasi kuasa antara masyarakat dan penyelenggara akuntabilitas memunculkan anomali dalam praktik akunabilitas di level desa. TujuanSpenelitian ini untuk menganalisis dinamika akuntabilitas pada era Sustainable Development Goals dengan bestpractice desa Nangai Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu sebagai lokus penelitian, penentuan lokus tersebut didasarkan dari pemerintah desa tersebut menyeleraskan program desa terhadap Sustainable Development Goals, selain itu, terjadi penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh mantan pimpinan pemerintah desa tersebut. Jenis penelitianMyang digunakan menggunakan pendekatanMkualitatif. Informan ditetapkanKdengan teknik snowball yang berhubungan erat dengan informant utama dalam akuntabilitas Dana Desa tersebut. Temuan dari penelitian yakni keterlibatan banyak actor dalam mekanisme akuntabilitas memunculkan paradoks dalam prosesnya. Intervensi ekonomi-politik di level vertikal insitusi penyelenggara akuntabilitas mempengaruhi kebijakan pengelolaan Dana Desa dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. selanjutnya, overlapping kewenangan terhadap institusi di level horizontal serta, aspek birokrasi yang melekat di institusi penyelenggara akuntabilitas menambah persoalan yang dihadapi dalam proses akuntabilitas. Lebih lanjut, relasi kuasa antara pihak pemerintah desa dan kelompok elite masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa untuk kepentingan kelompok memperpanjang dinamika akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa
accountability; Sustainable Development Goals; dynamics
Mahasiswa sering disebut sebagai agent of change (agen perubahan) yang bermakna bahwa mahasiswa menerima harapan besar untuk membawa perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Selain sebagai kaum terdidik di perguruan tinggi, Mahasiswa memiliki peran dalam dimensi politik yakni sebagai salah satu kekuatan politik. Melalui aktifitas politiknya mahasiswa dapat memberikan input dan demand pada pemerintah supaya menghasilkan kebijakan yang secara objektf berpihak pada kepentingan umum termasuk dengan mengawasi pelaksaan kebijakan yang telah dibuat. Namun pelaksanaan tindakan politik itu sangat tergantung dengan pemahaman mahasiswa atas konsep dasar dan realitas politik di lapangan yang kemudian membentuk budaya politik yang dimiliki. Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang dimensi politik mahasiswa pada masa kekinian. Secara lebih spesifik tujuan penelitian ini untuk memahami persepsi mahasiswa terhadap politik dan bagaimana budaya politik yang mereka gunakan. Fokus penelitian ini pada Mahasiswa di Kota Serang Provinsi Banten yang diteliti menggunaan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis terhadap data dan hasil wawancara dilakukan dengan menafsirkan hubungan antara fenomena yang terjadi dan konsep teoritis. Hasil penelitian ini menemukan kecenderungan mahasiswa di Kota Serang menganut budaya politik subjek atau kaula, mereka memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup baik tentang urusan politik, namun merasa belum terlalu mendesak untuk melibatkan dirinya lewat partisipasi penuh dalam upaya memengaruhi keputusan politik, pembuatan kebijakan publik dan suksesi kepemimpinan politik. Meskipun mahasiswa di kota Serang terlibat dalam demokrasi elektoral (pemilu) namun cenderung sebatas keterlibatan prosedural dan belum menyentuh ke demokrasi substansial.
EVALUASI KEBIJAKAN PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DI KOTA SUKABUMI
In 2021, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency issued Ministerial Decree Number 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 concerning the Determination of Protected Rice Field Maps. The problem that occurred in Sukabumi City was the inconsistency of the area of Protected Rice Fields between that stipulated according to the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency and the area designated for food crops in Sukabumi City Regional Regulation Number 1 of 2022. This research is a qualitative research and the research location is in Sukabumi City. Data collection was obtained through observation, documentation, and in-depth interviews with selected informants using William Dunn's evaluation analysis and CATWOE analysis. In testing the validity of the data, a credibility test was used through extended observation, triangulation, and member checks. The results of the study indicate that the policy for Determining Protected Rice Field Maps in Sukabumi City needs to be adjusted.
Inovasi Layanan Samsat Virtu Di Kota Bengkulu
Inovasi Samsat Virtu Kota Bengkulu merupakan sebuah terobosan yang dibentuk agar dapat memberikan pelayanan publik pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lebih praktis, dimana Samsat Virtu hadir sebagai alternatif tempat pembayaran pajak diluar waktu pelaksanaan kerja seperti biasanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui pelaksanaan inovasi layanan yang dibentuk oleh Kantor SAMSAT melalui layanan Samsat Virtu Kota Bengkulu dilihat dari persepsi masyarakat dalam Borril CS et All dengan aspek ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah bahwa Inovasi Samsat Virtu Kota Bengkulu telah terlaksana dan terselenggara dengan baik. Namun masih terdapat sedikit kekurangan, yakni pada aspek ketersediaan dimana belum tersedianya plang pembatas parkir kendaraan. Pada aspek aksesibilitas sudah tersedia dengan baik berkenaan dengan informasi jadwal dan lokasi yang terjangkau sehingga mudah ditemukan. Pada aspek keterjangkauan telah sesuai dengan SOP yang berlaku dimana pengenaan biaya pembayaran PKB telah disesuaikan dengan hitungan yang ditentukan. Pada aspek penerimaan sudah terselenggara dengan begitu baik karena adanya petugas yang kompeten dalam memberikan layanan sehingga masyarakat wajib pajak merasa nyaman dan aman dalam melakukan pembayaran PKB di Samsat Virtu.
MODEL KOLABORATIF DALAM PENANGGULANGAN RISIKO BANJIR DI KABUPATEN LAHAT
This study aims to elaborate on the collaborative governance model for flood risk management in Lahat Regency. Using a qualitative approach, data were collected through field observations, in-depth interviews, and documentation. The research adopts Ratner’s theoretical framework of collaboration, which consists of three key dimensions: (1) identifying obstacles and opportunities, (2) debating strategies for influence, and (3) planning collaborative actions. The results reveal that the collaborative model has been generally implemented well, with active involvement of various stakeholders, including local government, disaster management agencies, and community groups, in both decision-making processes and disaster response strategies. However, several obstacles were identified. First, difficulties in accessing and managing disaster-related data, particularly regarding flood events, have hindered effective planning. Second, challenges in implementing strategies at the field level often arise due to limited resources or lack of coordination. Third, some stakeholders fail to participate consistently in post-disaster evaluation meetings, reducing the effectiveness of collaborative planning. These findings suggest that although the foundation for collaborative governance exists, there is a critical need to enhance institutional coordination, improve stakeholder communication, and establish a regular and inclusive evaluation mechanism. Strengthening these aspects will contribute to a more resilient and integrated flood risk management system in Lahat Regency.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN DI KOTA BENGKULU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran terkait alasan Implementasi Program bank sampah di Kota Bengkulu Belum Berjalan Dengan Baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Aspek penelitian ini menggunakan teori Nugroho serta berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi, studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bank sampah di Kota Bengkulu masih kurang efektif karena masih banyaknya kendala mulai dari aspek pra-implementasi, implementasi, dan pasca implementasi. Pada aspek pra-implementasi masih terdapat kurang meratanya sosialisasi kepada masyarakat namun dalam tahap policy refinement sudah cukup baik. Pada aspek implementasi, program bank belum bisa berjalan secara optimal karena berbagai kendala yang belum dapat dipenuhi dari kriteria pengelolaan, fasilitas, dan tata kelola program bank sampah. Pada aspek pasca implementasi, program bank sampah dinilai belum dapat dikatakan solusi efektif karena masih sedikitnya sampah yang dikurangi, rendahnya partisipasi masyarakat, banyaknya bank sampah yang tutup, serta masih sangat terbatasnya peran pemerintah..
PENGARUH KOMPETENSI DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA PENERBANGAN TEMPUR TNI DALAM PELAKSANAAN OPERASI GABUNGAN
Keberhasilan suatu organisasi, termasuk TNI dalam operasi gabungan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan penggerak utama dalam dinamika organisasi, karena peran dan kontribusi manusia sangat vital dalam mencapai tujuan bersama. Kualitas SDM, terutama pada penerbang tempur, sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Dengan pendidikan setingkat D4 dan golongan yang cukup tinggi, penerbang tempur diharapkan memiliki kompetensi yang sebanding. Namun, variasi dalam pendidikan penerbang dapat menghasilkan tingkat kompetensi yang berbeda. Oleh karena itu, standar pelatihan dan pendidikan yang konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua penerbang dapat beroperasi dengan efektif dan efisien dalam tugas mereka. Penelitian bertujuan untuk membahas pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Prajurit Penerbangan Tempur TNI; pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Prajurit Penerbangan Tempur TNI; dan pengaruh Kompetensi dan Pelatihan secara bersama-sama terhadap Kinerja Prajurit Penerbangan Tempur TNI. Metode penelitian menggunakan kuantitatif, dengan objek yang diteliti adalah pengaruh kompetensi dan pelatihan terhadap kinerja prajurit, dengan kompetensi (X1) dan pelatihan (X2) sebagai variabel independen, dan kinerja prajurit (Y) sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukan Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompetensi terhadap Kinerja Prajurit; Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pelatihan terhadap Kinerja Prajurit dan Kompetensi dan Pelatihan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja Prajurit Penerbang Tempur TNI.
OPTIMALISASI STRATEGI PERTAHANAN ELEKTRONIKA TNI MELALUI TATA KELOLA OPERASI GABUNGAN NASIONAL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi strategi peperangan elektronika (Electronic Warfare/EW) dalam mendukung efektivitas operasi gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui pendekatan tata kelola pertahanan. Fokus kajian meliputi tantangan implementasi, efektivitas strategi, serta rekomendasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas unit sebagai bagian dari manajemen sektor publik strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil menunjukkan bahwa keterbatasan teknologi, rendahnya kualitas pelatihan personel, serta kurangnya interoperabilitas antar satuan mencerminkan perlunya reformasi dalam tata kelola pertahanan nasional. Meskipun demikian, integrasi EW telah berkontribusi signifikan dalam perlindungan sistem komunikasi dan dominasi spektrum elektromagnetik. Penelitian ini merekomendasikan modernisasi teknologi, penguatan kapasitas SDM pertahanan, dan penyusunan kebijakan pertahanan berbasis teknologi yang terintegrasi dengan prinsip tata kelola kolaboratif guna memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi dinamika ancaman informasi modern.
STRATEGI PEMBINAAN BELA NEGARA GENERASI MUDA DI ERA PROXY WAR DIGITAL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembinaan kesadaran bela negara bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan era Industri 4.0 dan ancaman Proxy War. Ancaman ini bersifat non-tradisional, ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi digital dalam menyebarkan disinformasi dan propaganda, yang menyasar generasi muda sebagai pengguna aktif media digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembinaan yang efektif harus mengintegrasikan literasi digital, penguatan ideologi Pancasila, serta pemanfaatan platform digital untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan. Dari perspektif administrasi publik, diperlukan kebijakan pembinaan bela negara yang adaptif dan kolaboratif, melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas digital. Kesimpulannya, integrasi pendekatan teknologi dan nilai kebangsaan menjadi kunci memperkuat ketahanan ideologis generasi muda dalam menghadapi era digital dan Proxy War.
STRATEGI KERJASAMA PENTAHELIX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG) ALUTSISTA DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK TNI (STUDI KASUS DI PT.PINDAD-BANDUNG)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kerjasama pentahelix dalam penelitian dan pengembangan (litbang) alutsista sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan studi kasus PT Pindad di Bandung. Pendekatan pentahelix melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media, yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem inovasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan pertahanan negara. Melalui analisis mendalam mengenai kerja sama yang terjalin antara PT Pindad dan pihak-pihak terkait, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan, tantangan, dan peluang dalam pengembangan alutsista. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai pemangku kepentingan tidak hanya meningkatkan kualitas produk militer, tetapi juga memperkuat ketahanan pertahanan Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, strategi kerjasama pentahelix dapat dijadikan model yang efektif dalam upaya pengembangan alutsista ke depan.
IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN STRATEGIS DANPASMAR GUNA KESIAPAN OPERASI KORPS MARINIR YANG ADAPTIF
Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks di era VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous). Ancaman terhadap kedaulatan negara, terutama ancaman hibrida, menuntut Korps Marinir, khususnya Pasukan Marinir (Pasmar), untuk memiliki kemampuan adaptif yang tinggi. Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kesiapan operasional Pasmar adalah kepemimpinan strategis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kepemimpinan strategis Komandan Pasmar (Danpasmar) dalam meningkatkan kesiapan operasional satuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman, yang berfokus pada faktor-faktor kepemimpinan dan kesiapan operasional yang diidentifikasi dalam konteks Pasmar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan strategis yang dijalankan oleh Komandan Pasmar memiliki peran penting dalam membangun kesiapan operasional yang adaptif. Strategi yang diterapkan, seperti pembaruan Alutsista, pengembangan profesionalisme prajurit, serta penguatan kolaborasi antar unit, secara signifikan meningkatkan kemampuan Pasmar dalam merespons ancaman yang muncul. Dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan strategis Danpasmar 1 berhasil meningkatkan kesiapan operasional Korps Marinir dengan mengelola lima komponen utama: arah strategis, pengelolaan sumber daya, budaya organisasi, etika, dan kontrol. Danpasmar 1 merumuskan strategi jangka panjang yang adaptif, memanfaatkan teknologi, dan mengelola sumber daya secara efisien. Hubungan baik dengan pihak eksternal dan evaluasi rutin juga mendukung kesiapan operasional yang tinggi. Strategi Danpasmar 1 melibatkan adaptasi dinamis, pengelolaan sumber daya yang efektif, komunikasi yang jelas, pembinaan berkelanjutan, dan penyesuaian strategi. Kepemimpinan strategis Danpasmar 1 berperan krusial dalam meningkatkan kesiapan operasional Pasmar 1 untuk menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks di masa depan.
Model Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) dalam Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Sukabumi
Permasalahan alih fungsi lahan pertanian ke sektor non-pertanian di Kota Sukabumi menghadapi tantangan serius. Fenomena ini menyebabkan penyusutan lahan pertanian, yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, seperti belum tercapainya target LP2B sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, kurang optimalnya partisipasi para pemangku kepentingan, serta belum jelasnya pembagian peran dan tanggung jawab di antara mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi tata kelola kolaboratif dalam program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi dan merumuskan model tata kelola kolaboratif yang bisa diaplikasikan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansel dan Gash. Teori ini mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam program LP2B belum berjalan dengan optimal. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi mencakup ketidakseimbangan daya tawar di antara pemangku kepentingan pada tahap kondisi awal, kelemahan dalam desain kelembagaan yang menyebabkan peran dan tanggung jawab yang tidak jelas, serta hambatan dalam proses kolaborasi yang mengakibatkan kurangnya sinergi dan keterlibatan antara pemerintah, petani, dan sektor swasta. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan tata kelola kolaboratif dalam program LP2B, serta menawarkan rekomendasi model untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam setiap dimensi tersebut.
tata kelola kolaboratif, lahan pertanian pangan berkelanjutan, soft system methodology