Model Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) dalam Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Sukabumi

Penulis

  • Satria Surya Hidayat Poltek STIA LAN Bandung , Poltek STIA LAN Bandung
  • Endang Wirjatmi Tri Lestari Poltek STIA LAN Bandung
  • Nita Nurliawati Poltek STIA LAN Bandung

DOI:

https://doi.org/10.32663/tdf08g14

Kata Kunci:

tata kelola kolaboratif, lahan pertanian pangan berkelanjutan, soft system methodology

Abstrak

Permasalahan alih fungsi lahan pertanian ke sektor non-pertanian di Kota Sukabumi menghadapi tantangan serius. Fenomena ini menyebabkan penyusutan lahan pertanian, yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, seperti belum tercapainya target LP2B sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, kurang optimalnya partisipasi para pemangku kepentingan, serta belum jelasnya pembagian peran dan tanggung jawab di antara mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi tata kelola kolaboratif dalam program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi dan merumuskan model tata kelola kolaboratif yang bisa diaplikasikan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansel dan Gash. Teori ini mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam program LP2B belum berjalan dengan optimal. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi mencakup ketidakseimbangan daya tawar di antara pemangku kepentingan pada tahap kondisi awal, kelemahan dalam desain kelembagaan yang menyebabkan peran dan tanggung jawab yang tidak jelas, serta hambatan dalam proses kolaborasi yang mengakibatkan kurangnya sinergi dan keterlibatan antara pemerintah, petani, dan sektor swasta. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan tata kelola kolaboratif dalam program LP2B, serta menawarkan rekomendasi model untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam setiap dimensi tersebut.

Unduhan

Data unduhan tidak tersedia.

Unduhan

Diterbitkan

12/22/2024

Cara Mengutip

Model Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) dalam Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Sukabumi. (2024). Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 13(2), 269-286. https://doi.org/10.32663/tdf08g14