ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

(Suatu Tinjauan Empirik di Kabupaten Bengkulu Tengah)

Abstract

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, yang merupakan koreksi atas penyelenggaraan otonomi daerah selama periode
1999-2004, meskipun ada daerah pemekaran baru yang berhasil, rupanya lebih banyak
daerah baru yang kurang berhasil. Sementara dalam praktek ketatanegaraan ide
Pemekaran Wilayah, pada dasarnya merupakan respon dari perubahan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara Indonesia pasca reformasi. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan data dengan menggunakan
data sekunder berupa studi dokumnetasi yang bersumber dari data BPS dari tahun 2012
s.d. tahun 2014. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
deskriptif, dimana analisis yang dilakukan untuk dapat menjelaskan kondisi
perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan aspek-aspek
yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada
pertumbuhan ekonomi, terjadi pertumbuhan yang belum terlalu signifikan pada
Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah otonom, sehingga dampak pemekaran yang
terjadi belum dapat diukur dengan pasti. Sedangkan untuk pelayanan publik, pasca
pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami peningkatan pelayanan
publik yang cukup pesat. Perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik ini pun juga
besar. Kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah pasca pemekaran juga sangat baik,
hal ini dilihat dari pengelolaan penerimaan maupun belanja daerah. Penerimaan daerah
meningkat sangat pesat, hal ini menunjukkan efektifitas kinerja keuangan daerah dalam
mengelola potensi yang dimilikinya sangat baik